Senin, 19 Januari 2015

Artikel Korupsi Jadi Tersangka Korupsi, Budi Gunawan Masih Jabat Kalemdikpol

Harian               : Kompas, senin 19 januari 2015

Tema Artikel      : Korupsi

Judul Artikel      : Jadi Tersangka Korupsi, Budi Gunawan Masih Jabat Kalemdikpol

Komisaris Jenderal Budi Gunawan masih menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri meski menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri akan membahas mengenai jabatan Budi nantinya."Kalemdikpol masih dijabat oleh Pak Budi Gunawan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Frangky Sompie di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Ronny menjelaskan, mutasi personel Polri ada di tangan kepala Polri bersama pejabat lain dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Saat ini, Polri dipimpin oleh Pelaksana tugas Komjen Badrodin Haiti.
"Masih menunggu pembicaraan Plt Kapolri dengan pejabat terkait soal yang berkaitan dengan mutasi," ujar Ronny.
Presiden Joko Widodo memutuskan menunda melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Keputusan itu diberikan meski Budi telah melalui semua tahapan untuk menduduki jabatan tersebut, termasuk telah mendapat persetujuan dari DPR. Penundaan dilakukan karena Budi sedang menjalani proses hukum setelah menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Presiden sudah memberhentikan dengan hormat Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri. Badrodin Haiti yang sebelumnya adalah Wakil Kepala Polri lalu diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Polri.KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.Terkait pengusutan kasus ini, KPK sudah minta ke Kementerian Hukum dan HAM agar Budi dicegah bepergian ke luar negeri.

 

Sabtu, 29 November 2014

PAPER PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)


A.   Latar Belakang Masalah
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure )  Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, Beberapa pengungkapan yang terdapat dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang harus dibuat oleh pemerintah. Kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, akan mencerminkan kualitas, manfaat, dan kemampuan laporan keuangan itu sendiriDengan penelitian ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi pemerintah daerah di Indonesia

B.    Rumusan Masalah
Adapun rumusan dalam penulisan ini yaitu
-          Apakah terdapat  pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah

C.    Metodelogi Penelitian
Untuk menguji apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan maka di bagi menjadi ke dalam beberapa hipotesis yaitu

-          H1 : terdapat pengaruh positif size daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
-          H2 : terdapat pengaruh positif jumlah SKPD terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
-          H3 : terdapat pengaruh status daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
Penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen, dan variabel control

1.     Variabel independen
a.    Ukuran daerah : Menurut Cohen dan Kaimenakis (2010), ukuran perusahaan/organisasi adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi. Size dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi

b.    SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap daerah memiliki size dan fungsi yang berbeda-beda.

c.    Status daerah : Pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan yang dapat berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula

2.    Variable dependen
Variabel dependen dalam peneltian ini adalah kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD Kabupaten/Kota tahun 2008

3.    Variabel Kontrol


D.Pembahsan
a.  Populasi dan sampel




b.    Statistika deskriptif




Hasil statistik deskriptif (Tabel 2) menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan wajib
dalam neraca pemerintah daerah adalah 10,49 atau sebesar 30,85%. Dari 51 sampel, hanya 18 pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan wajib diatas nilai rerata (>10,49). Nilai minimum tingkat pengungkapan wajib diperoleh Kota Sukabumi yang hanya mengungkapkan 5 item pengungkapan wajib atau 14,70%, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki peringkat tertinggi dalam melakukan pengungkapan wajib akuntansi adalah Kabupaten Sinjai. Dari 34 item pengungkapan wajib dalam neraca, Kabupaten Sinjai melakukan pengungkapan wajib sebanyak 19 item atau sebesar 55,88%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pengungkapan wajib sesuai dengan SAP masih sangat rendah.

c.    Regresi linear berganda





Hasil regresi berganda (Tabel 3) menunjukkan bahwa hanya terdapat satu prediktor signifikan yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib, yaitu jumlah anggota DPRD (p-value sebesar 0,049). Sementara size, jumlah SKPD, status daerah, serta lokasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

d.    T-test



Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa F hitung levene test untuk pengungkapan wajib sebesar 2,713 dengan probabilitas 0,106. Oleh karena probabilitas > 5% maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok populasi tersebut mempunyaivariance yang sama.

D.   Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Karakteristik tersebut meliputi: ukuran daerah (size), jumlah SKPD, dan status daerah. Jumlah anggota DPRD dan lokasi pemerintah daerah digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.
Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah sebesar 10,49 atau 30,85% dengan nilai maksimum sebesar 55,88% (Kabupaten Sinjai) dan nilai minimum 14,70% (Kota Sukabumi). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum taat terhadap SAP. Hasil regresi menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota DPRD yang berpengaruh posititerhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam neraca (p-value = 0,049, signifikan pada tingka 5%). Hal ini menunjukkan bahwa peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Sementara itu, karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini (size, jumlah SKPD, dan status pemerintah daerah) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD.
Hasil t-test terkait dengan lokasi pemerintah daerah dan tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengungkapan wajib antara pemerintah daerah di Jawa/Bali dengan pemerintah daerah di luar Jawa/Bali.


Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1.     Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, penerapan rewards and punishment secara tegas perlu dilakukan agar pemerintah daerah taat terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

2.    Keberhasilan dalam perwujudan prinsip good governance dalam suatu daerah memerlukan kerjasama yang baik antar pihak manajemen pemerintahan, salah satunya adalah SatuanKerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib,mengindikasikan bahwa tidak terdapat koordinasi dan kerjasama yang baik antar SKPD. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Indonesia perlu melakukan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik guna memenuhi prinsip good governance.
KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)

E.    Latar Belakang Masalah
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure )  Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, Beberapa pengungkapan yang terdapat dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang harus dibuat oleh pemerintah. Kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, akan mencerminkan kualitas, manfaat, dan kemampuan laporan keuangan itu sendiriDengan penelitian ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi pemerintah daerah di Indonesia

F.    Rumusan Masalah
Adapun rumusan dalam penulisan ini yaitu
-          Apakah terdapat  pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah

G.   Metodelogi Penelitian
Untuk menguji apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan maka di bagi menjadi ke dalam beberapa hipotesis yaitu

-          H1 : terdapat pengaruh positif size daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
-          H2 : terdapat pengaruh positif jumlah SKPD terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
-          H3 : terdapat pengaruh status daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
Penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen, dan variabel control

4.    Variabel independen
d.    Ukuran daerah : Menurut Cohen dan Kaimenakis (2010), ukuran perusahaan/organisasi adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi. Size dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi

e.    SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap daerah memiliki size dan fungsi yang berbeda-beda.

f.    Status daerah : Pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan yang dapat berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula

5.    Variable dependen
Variabel dependen dalam peneltian ini adalah kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD Kabupaten/Kota tahun 2008

6.    Variabel Kontrol


D.Pembahsan
e.  Populasi dan sampel









f.    Statistika deskriptif






Hasil statistik deskriptif (Tabel 2) menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan wajib
dalam neraca pemerintah daerah adalah 10,49 atau sebesar 30,85%. Dari 51 sampel, hanya 18 pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan wajib diatas nilai rerata (>10,49). Nilai minimum tingkat pengungkapan wajib diperoleh Kota Sukabumi yang hanya mengungkapkan 5 item pengungkapan wajib atau 14,70%, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki peringkat tertinggi dalam melakukan pengungkapan wajib akuntansi adalah Kabupaten Sinjai. Dari 34 item pengungkapan wajib dalam neraca, Kabupaten Sinjai melakukan pengungkapan wajib sebanyak 19 item atau sebesar 55,88%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pengungkapan wajib sesuai dengan SAP masih sangat rendah.

g.    Regresi linear berganda









Hasil regresi berganda (Tabel 3) menunjukkan bahwa hanya terdapat satu prediktor signifikan yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib, yaitu jumlah anggota DPRD (p-value sebesar 0,049). Sementara size, jumlah SKPD, status daerah, serta lokasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

h.    T-test



Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa F hitung levene test untuk pengungkapan wajib sebesar 2,713 dengan probabilitas 0,106. Oleh karena probabilitas > 5% maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok populasi tersebut mempunyaivariance yang sama.

H.   Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Karakteristik tersebut meliputi: ukuran daerah (size), jumlah SKPD, dan status daerah. Jumlah anggota DPRD dan lokasi pemerintah daerah digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.
Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah sebesar 10,49 atau 30,85% dengan nilai maksimum sebesar 55,88% (Kabupaten Sinjai) dan nilai minimum 14,70% (Kota Sukabumi). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum taat terhadap SAP. Hasil regresi menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota DPRD yang berpengaruh posititerhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam neraca (p-value = 0,049, signifikan pada tingka 5%). Hal ini menunjukkan bahwa peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Sementara itu, karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini (size, jumlah SKPD, dan status pemerintah daerah) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD.
Hasil t-test terkait dengan lokasi pemerintah daerah dan tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengungkapan wajib antara pemerintah daerah di Jawa/Bali dengan pemerintah daerah di luar Jawa/Bali.


Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
3.    Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, penerapan rewards and punishment secara tegas perlu dilakukan agar pemerintah daerah taat terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

4.    Keberhasilan dalam perwujudan prinsip good governance dalam suatu daerah memerlukan kerjasama yang baik antar pihak manajemen pemerintahan, salah satunya adalah SatuanKerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib,mengindikasikan bahwa tidak terdapat koordinasi dan kerjasama yang baik antar SKPD. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Indonesia perlu melakukan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik guna memenuhi prinsip good governance.