A. Latar Belakang Masalah
Dalam
rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah terus
melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan,
kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengungkapan
dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib
(Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure ) Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan
minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, Beberapa
pengungkapan yang terdapat dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang harus dibuat oleh pemerintah.
Kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai
dengan standar akuntansi, akan mencerminkan kualitas, manfaat, dan kemampuan
laporan keuangan itu sendiriDengan penelitian ini berfungsi untuk mengetahui
sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi pemerintah daerah di
Indonesia
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan dalam penulisan ini yaitu
-
Apakah
terdapat pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap
kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah
C. Metodelogi Penelitian
Untuk menguji apakah karakteristik pemerintah daerah
berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan maka di bagi menjadi ke dalam
beberapa hipotesis yaitu
-
H1 : terdapat pengaruh positif size
daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
-
H2 : terdapat pengaruh positif jumlah
SKPD terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
-
H3 : terdapat pengaruh status daerah
terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
Penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen,
dan variabel control
1.
Variabel independen
a.
Ukuran daerah : Menurut Cohen dan
Kaimenakis (2010), ukuran perusahaan/organisasi adalah prediktor signifikan
untuk kepatuhan akuntansi. Size dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain
jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi
b.
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada setiap daerah memiliki size dan fungsi yang berbeda-beda.
c. Status
daerah : Pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan
dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan
yang dapat berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula
2.
Variable dependen
Variabel
dependen dalam peneltian ini adalah kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD
Kabupaten/Kota tahun 2008
3.
Variabel Kontrol
D.Pembahsan
a. Populasi
dan sampel

b.
Statistika deskriptif

Hasil
statistik deskriptif (Tabel 2) menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan
wajib
dalam
neraca pemerintah daerah adalah 10,49 atau sebesar 30,85%. Dari 51 sampel,
hanya 18 pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan wajib diatas nilai
rerata (>10,49). Nilai minimum tingkat pengungkapan wajib diperoleh Kota
Sukabumi yang hanya mengungkapkan 5 item pengungkapan wajib atau 14,70%,
sedangkan pemerintah daerah yang memiliki peringkat tertinggi dalam melakukan
pengungkapan wajib akuntansi adalah Kabupaten Sinjai. Dari 34 item pengungkapan
wajib dalam neraca, Kabupaten Sinjai melakukan pengungkapan wajib sebanyak 19
item atau sebesar 55,88%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan
pengungkapan wajib sesuai dengan SAP masih sangat rendah.
c.
Regresi linear berganda

Hasil
regresi berganda (Tabel 3) menunjukkan bahwa hanya terdapat satu prediktor
signifikan yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib, yaitu jumlah anggota
DPRD (p-value sebesar
0,049). Sementara size,
jumlah SKPD, status daerah, serta lokasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
pengungkapan wajib.
d.
T-test

Pada
tabel 5 dapat diketahui bahwa F hitung levene
test untuk pengungkapan wajib sebesar 2,713
dengan probabilitas 0,106. Oleh karena probabilitas > 5% maka dapat
disimpulkan bahwa kedua kelompok populasi tersebut mempunyaivariance
yang sama.
D.
Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini menguji pengaruh
karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Karakteristik tersebut meliputi: ukuran daerah (size),
jumlah SKPD, dan status daerah. Jumlah anggota DPRD dan lokasi pemerintah
daerah digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.
Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan
wajib dalam neraca pemerintah daerah sebesar 10,49 atau 30,85% dengan nilai
maksimum sebesar 55,88% (Kabupaten Sinjai) dan nilai minimum 14,70% (Kota
Sukabumi). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib
pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan
bahwa pemerintah daerah belum taat terhadap SAP. Hasil regresi menunjukkan
bahwa hanya jumlah anggota DPRD yang berpengaruh posititerhadap kepatuhan
pengungkapan wajib dalam neraca (p-value
= 0,049, signifikan pada tingka 5%).
Hal ini menunjukkan bahwa peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat
besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan
keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
(Winarna dan Murni, 2007). Sementara itu, karakteristik pemerintah daerah dalam
penelitian ini (size, jumlah
SKPD, dan status pemerintah daerah) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
pengungkapan wajib dalam LKPD.
Hasil t-test
terkait dengan lokasi pemerintah daerah
dan tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan pengungkapan wajib antara pemerintah daerah di Jawa/Bali dengan
pemerintah daerah di luar Jawa/Bali.
Beberapa saran yang dapat diberikan
berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah.
Oleh karena itu, penerapan rewards and
punishment secara tegas perlu dilakukan agar
pemerintah daerah taat terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
2.
Keberhasilan dalam
perwujudan prinsip good governance dalam
suatu daerah memerlukan kerjasama yang baik antar pihak manajemen pemerintahan,
salah satunya adalah SatuanKerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
wajib,mengindikasikan bahwa tidak terdapat koordinasi dan kerjasama yang baik
antar SKPD. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Indonesia perlu melakukan
kerjasama dan koordinasi yang lebih baik guna memenuhi prinsip good
governance.
KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH
DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota
di Indonesia)
E. Latar Belakang Masalah
Dalam
rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah terus
melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan,
kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengungkapan
dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib
(Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure ) Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan
minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, Beberapa
pengungkapan yang terdapat dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang harus dibuat oleh pemerintah.
Kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai
dengan standar akuntansi, akan mencerminkan kualitas, manfaat, dan kemampuan
laporan keuangan itu sendiriDengan penelitian ini berfungsi untuk mengetahui
sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi pemerintah daerah di
Indonesia
F. Rumusan Masalah
Adapun rumusan dalam penulisan ini yaitu
-
Apakah
terdapat pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap
kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah
G. Metodelogi Penelitian
Untuk menguji apakah karakteristik pemerintah daerah
berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan maka di bagi menjadi ke dalam
beberapa hipotesis yaitu
-
H1 : terdapat pengaruh positif size
daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
-
H2 : terdapat pengaruh positif jumlah
SKPD terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
-
H3 : terdapat pengaruh status daerah
terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
Penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen,
dan variabel control
4.
Variabel independen
d.
Ukuran daerah : Menurut Cohen dan
Kaimenakis (2010), ukuran perusahaan/organisasi adalah prediktor signifikan
untuk kepatuhan akuntansi. Size dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain
jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi
e.
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada setiap daerah memiliki size dan fungsi yang berbeda-beda.
f. Status
daerah : Pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan
dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan
yang dapat berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula
5.
Variable dependen
Variabel
dependen dalam peneltian ini adalah kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD
Kabupaten/Kota tahun 2008
6.
Variabel Kontrol
D.Pembahsan
e. Populasi
dan sampel

f.
Statistika deskriptif

Hasil
statistik deskriptif (Tabel 2) menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan
wajib
dalam
neraca pemerintah daerah adalah 10,49 atau sebesar 30,85%. Dari 51 sampel,
hanya 18 pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan wajib diatas nilai
rerata (>10,49). Nilai minimum tingkat pengungkapan wajib diperoleh Kota Sukabumi
yang hanya mengungkapkan 5 item pengungkapan wajib atau 14,70%, sedangkan pemerintah
daerah yang memiliki peringkat tertinggi dalam melakukan pengungkapan wajib akuntansi
adalah Kabupaten Sinjai. Dari 34 item pengungkapan wajib dalam neraca,
Kabupaten Sinjai melakukan pengungkapan wajib sebanyak 19 item atau sebesar
55,88%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pengungkapan wajib sesuai dengan
SAP masih sangat rendah.
g.
Regresi linear berganda

Hasil
regresi berganda (Tabel 3) menunjukkan bahwa hanya terdapat satu prediktor
signifikan yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib, yaitu jumlah anggota
DPRD (p-value sebesar
0,049). Sementara size,
jumlah SKPD, status daerah, serta lokasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
pengungkapan wajib.
h.
T-test

Pada
tabel 5 dapat diketahui bahwa F hitung levene
test untuk pengungkapan wajib sebesar 2,713
dengan probabilitas 0,106. Oleh karena probabilitas > 5% maka dapat
disimpulkan bahwa kedua kelompok populasi tersebut mempunyaivariance
yang sama.
H.
Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini menguji pengaruh
karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Karakteristik tersebut meliputi: ukuran daerah (size),
jumlah SKPD, dan status daerah. Jumlah anggota DPRD dan lokasi pemerintah
daerah digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.
Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan
wajib dalam neraca pemerintah daerah sebesar 10,49 atau 30,85% dengan nilai maksimum
sebesar 55,88% (Kabupaten Sinjai) dan nilai minimum 14,70% (Kota Sukabumi).
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib pemerintah
daerah di Indonesia masih sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah
daerah belum taat terhadap SAP. Hasil regresi menunjukkan bahwa hanya jumlah
anggota DPRD yang berpengaruh posititerhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam
neraca (p-value =
0,049, signifikan pada tingka 5%). Hal ini menunjukkan bahwa peranan DPRD dalam
pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat
strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis,
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007).
Sementara itu, karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini (size,
jumlah SKPD, dan status pemerintah
daerah) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD.
Hasil t-test
terkait dengan lokasi pemerintah daerah
dan tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan
pengungkapan wajib antara pemerintah daerah di Jawa/Bali dengan pemerintah
daerah di luar Jawa/Bali.
Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan
hasil penelitian adalah sebagai berikut:
3.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah.
Oleh karena itu, penerapan rewards and
punishment secara tegas perlu dilakukan agar pemerintah
daerah taat terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
4.
Keberhasilan dalam
perwujudan prinsip good governance dalam
suatu daerah memerlukan kerjasama yang baik antar pihak manajemen pemerintahan,
salah satunya adalah SatuanKerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian yang menunjukkan
bahwa jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib,mengindikasikan
bahwa tidak terdapat koordinasi dan kerjasama yang baik antar SKPD. Oleh karena
itu, pemerintah daerah di Indonesia perlu melakukan kerjasama dan koordinasi
yang lebih baik guna memenuhi prinsip good
governance.