Jumat, 31 Mei 2013

puisi



AKU ADA UNTUK MU..

Aku ada
Ada disni
Disampingmu
Menemanimu Dalam setiap langkah
Menyayangimu disetiap detik yang berdetak
Mencintaimu dalam kebahagiaan & duka yang menyelimutimu
caci aku saat lengah berjalan disismu
Maki aku kala terlewat detik untuk menyayangimu
Tampat aku jika ku memyelimutimu hanya dalam bahagia
Semua..
Semua  yang ku lakukan hanya untuk buatmu bahagia
Menghirup udara cinta
Berjalan dengan kasih
Hidup dalam bahagia

Yang ku lakukan,, hanya untuk buatmu merasa ada
Ada cinta
Ada Kasih
Ada Sayang
Ada Rindu
Aku disini yang selalu menyayangimu...
Aku disini yang selalu Mencintaimu...
Aku ada untuk Mu.
J

By: JmitahJ

kamu




TENTANG KAMU,,

Kamu...
Kamu seperti penerang bagi ku
kamu seperti penyejuk bagi ku
Kamu...
Tak ku sangka kamu balas pandangan ku
Kamu begitu jauh dimataku
Kamu begitu jauh dari jangkauan ku
Kamu..
Kamu tak ku sangka kamu balas senyuman ku
Dan waktu saat itu , detik itu
Sungguh mengerti aku
Dan kamu berlalu
Tanpa tau siapa aku
:(






Sertifikat Seminar & Kursus




Link Video youtube BUMN

Tugas softskill
Aspek Hukum dalam Ekonomi

Kelompok 8
Miftahul Husnah
Nita Eka Yulia
Raden Bondan Dewantoro
2EB20

Video:


Badan Usaha Milik Negara

BUMN

TUGAS SOFTSKILL
Badan Usaha Milik Negara
Di susun oleh :
  1. Miftahul Husnah                    ( 24211474 )
  2. Nita Eka Yulia                       ( 25211194 )
  3. Raden Bondan Dewantoro   ( 25211724 )
KELAS 2EB20
KELOMPOK 8
Pengertian Badan Usaha Milik Negara
¨  Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.
¨  Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Ciri-ciri Perusahaan BUMN
¨  Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
¨  Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
¨  Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
¨  Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
¨  Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
¨  Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.
¨  Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
¨  Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
¨  Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
¨  Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
¨  Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
¨  Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
¨  Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
¨  Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
¨  Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
¨  Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.
¨  Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Jenis-jenis BUMN

  •   Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal / sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Contoh :
PT. PP (Pembangunan Perumahan), PT. Bank BNI Tbk, PT. Kimia Farma Tbk, PT. Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk
Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:
  1. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
  2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan
  3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
  4. Modalnya berbentuk saham
  5. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
  6. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
  •   Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.
Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:
  1. memberikan pelayanan kepada masyarakat
  2. merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
  3. dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan
  4.  status karyawannya adalah pegawai negeri
  •   Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.
Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):
  1. Melayani kepentingan masyarakat umum.
  2. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
  3. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.

Manfaat BUMN :
  1. Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
  2. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
  3. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
  4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.
  5. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
  6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas dan Fungsi BUMN :
TUGAS :
Sesuai dengan perpres nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara, tugas  kementerian BUMN adalah membidangi urusan pemerintahan dibidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara.
FUNGSI :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi :
1.       Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pembinaan BUMN
2.       Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan BUMN
3.       Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian BUMN
4.       Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementerian BUMN.
REFERENSI :
http://www.bumn.go.id/tentang-kami-kementerian-bumn/tugas-pokok-dan-fungsi/

Rabu, 01 Mei 2013

Aturan Hukum Hak Konsumen


I  ATURAN HUKUM HAK KONSUMEN
ü DEFINISI Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.
ü Tujuan Perlindungan Konsumen
Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah :
1.        Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2.       Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3.       Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4.      Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5.      Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
  1. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
ü  Dasar hukum hak konsumen
Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:
Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.


ü  Hak-Hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
    dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
    tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
    dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
    perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau
     jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
   
ü  Contoh Kasus
Dalam jasa pelayanan
hak untuk memperoleh pelayanan dan informasi yang benar, jelas dan jujur  
 Contoh :
 Keluhan pelanggan seluler yang pulsanya terkuras habis tanpa disadari, gara-gara mengikuti layanan push SMS content provider atau operator misalnya, merupakan contoh konkret “pengebirian” hak-hak konsumen. Pasalnya, konsumen tak tahu kalau layanan push SMS adalah layanan berlangganan. Yang dia tahu pulsanya habis begitu saja, karena setiap menerima SMS dari penyedia layanan, pulsanya langsung dipotong. Dengan tarif premium pula. Sementara, untuk menghentikan layanan itu, tak tahu pula bagaimana caranya, karena penyedia layanan tidak memberikan informasi lengkap.

Tanggapan saya:
Ya, adanya peraturan perundang-undangan perlindungan hak’’ konsumen ini. Kita  sebagai konsumen dapat memperoleh pelayanan dan informasi yang benar,jelas dan jujur  mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan . Dan pembisnis tetap sadar adanya hak-hak konsumen , yakni masyarakat konsumen dan umum. Makin sadar akan hak dan kewajiban kedua pihak Supply Side dan Demand Side, maka semakin berbudaya kehidupan bangsa ini.

SUMBER :
http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen
http://id.wikipedia.org/wiki/hak-hak-konsumen.html
 http://autocapz.blogspot.com/2013/03/dasar-hukum-perlindungan-konsumen.html