II YAYASAN
LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)
ü DEFINISI YLKI
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi
non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei
1973.
ü
Latar
Belakang dan Tujuan TLKI
Keberadaan YLKI
diarahakan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan
kewajibannya, dalam upaya melindungi derinya, keluarga, serta lingkungannya.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adlah organisasi
non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973.
Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen
tentang hak dan kewajibanya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan
lingkungannya.
Berdiri Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia ayau YLKI pada 11 Mei 1973 berawal dari kepedulian
sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta
begaimana melindunginya.
Tujuan
berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak
dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan
lingkungannya.
ü Tugas-tugas YLKI
Bidang kegiatan utama
lembaga ini adalah perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya seperti
kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya.
Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survai,
pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen,
dan pengembangan dan pendampingan masyarakat.
Program-program yang
telah dilakukan lembaga adalah advokasi, penerbitan majalah dan pemberdayaan
perempuan. Menerbitkan majalah bulanan Warta Konsumen dan News Letter:
Indonesian Consumers Current. Selain dari hasil kerjasama proyek dengan
berbagai pihak, lembaga ini juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga,
antara lain Sekretariat Negara, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, USAID, dan The
Ford Foundation.
Lembaga ini merupakan
anggota Jaringan Kerja WALHI, YAPPIKA, HIV-AIDS, LM3, Consumers International,
Pesticide Action Network, Health Action, Sustainable Transportation of Asia
Pasific. Wilayah kerjanya berskala nasional. Lembaga ini memiliki 30 staf
tetap, 1 staf tidak tetap, 17 orang tergolong staf profesional dan 14 orang
staf administrasi.
ü Contoh Kasus
Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana penghapusan layanan Kereta Rel
Listrik atau KRL ekonomi non AC oleh PT KAI menyalahi aturan perkeretaapian.
Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kewenangan menghapus KRL
Ekonomi merupakan wewenang pemerintah. Tulus mengatakan, jika layanan itu dihapus
maka pemerintah harus memberikan subsidi kepada penumpang yang tidak mampu
membayar tarif baru PT KAI.
“Mengubah kebijakan
tarif ekonomi itu sebenarnya pemerintah atau regulator artinya PT KAI atau KJJ
secara yuridis normatif sebenarnya tidak cukup untuk mempunyai alasan menghapus
KRL. Nah kalau untuk aspek keselamatan yah saya sepakat dalam bertransportasi
itu aspek keselamatan no 1 tanpa kompromi, tapi menurut saya harus
dikomunikasikan ke pemerintah dan DPR,” ujar Tulus di Program Sarapan Pagi
KBR68H.
Dalam Undang-Undang No
23 tahun 2007 tentang perkeretaapian menyebutkan keberadaan kereta api (KA)
ekonomi merupakan tugas pemerintah dalam rangka menyediakan sarana untuk
masyarakat kelas bawah. Namun PT KAI berencana menghapus KRL ekonomi non AC
mulai 1 April mendatang dengan alasan untuk keselamatan dan kenyamanan
konsumen. PT KAI mengklaim rangkaian KRL ekonomi non AC sudah berusia tua dan
tidak layak beroperasi lagi.
Sumber :
http://www.ylki.or.id/tentang-kami
http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2535402_4202.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar