DPRD DKI Sahkan Raperda Pajak Rokok
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya mengesahkan Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Rokok. Dengan demikian, berdasarkan
Perda tersebut, perolehan hasil pajak sebesar 70 persen akan dialokasikan untuk
biaya kesehatan DKI Jakarta, Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI
Jakarta, Merry Hotma mengatakan, pengesahan Perda tersebut merupakan
implementasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Pasal 28 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Menurut
Merry, berdasarkan Undang-Undang itu, daerah diberikan kewenangan untuk
memungut beberapa jenis pajak baru, antara lain pajak rokok.
"Sesuai
dengan amanat Undang-Undang tersebut, harus ada Perda yang mulai berlaku pada
2014 mendatang. Pajak ini akan dipungut oleh Bea Cukai bersama dengan pungutan
cukai rokok, dalam Perda yang baru disahkan itu, mengatur mengenai wajib pajak,
subjek pajak, objek pajak dan dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak sebesar 10
persen dari cukai rokok. Selain itu, juga ditentukan besaran penggunaan hasil
pajak yang mayoritas akan digunakan untuk program pelayanan kesehatan bagi
warga Jakarta.
"Perda
ini mengatur penggunaan hasil pungutan pajak rokok yang dialokasikan paling
sedikit 70 persen untuk mendanai program pelayanan kesehatan dengan
pengendalian dampak merokok,"
Kepala
Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengatakan, pajak rokok akan
dikenakan kepada para importir rokok saat pembelian cukai. Untuk besarannya
yaitu 10 persen dari harga cukai, Setelah pajak itu terkumpul, akan diserahkan
terlebih dahulu ke pusat. Setelah itu baru didistribusikan ke pemerintah daerah
masing-masing berdasarkan populasi jumlah penduduk,Untuk jumlah penghasilan
yang diperoleh dari cukai, pemerintah pusat telah memprediksi jumlahnya yang
didapat sebanyak Rp 116 triliun. Dengan asumsi itu, menurut Iwan Jakarta akan
mendapat hasil pajak rokok sebesar Rp 400 miliar dalam setahun. "Penduduk
DKI itu jumlahnya 4 persen dari nasional, maka potensinya bisa mencapai Rp 400
miliar per tahun," ujar Iwan. (Gen/Riz)
Tanggapan
:
Berkenaan dengan Pajak rook yang
akan dipungut oleh Bea Cukai bersama dengan pungutan cukai rokok, dalam
Perda yang baru disahkan itu, dimana tariff yang dikenakan yaitu 10% ,besaran
penggunaan hasil pajak yang mayoritas akan digunakan untuk program pelayanan
kesehatan bagi warga Jakarta merupkan kebijakan yang tepat karena dari pajak
tersebut dapat membantu memberikan fasilitas kesehatan yang lebih memadai .
Sumber :
liputan 6 .com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar