GCG
DAN PERILAKU ETIKA DALAM PROFESI AKUNTANSI
Dalam
setiap perusahaan memiliki keinginan untuk mencapai keberhasilan dan
kesuksesan. Tidak cuma jangka pendek¸ bahkan jangka panjang. Untuk mencapai
keberhasilan tersebut, perlu adanya pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance)
yang dilandasi oleh integritas yang tinggi. Perusahaan merupakan pedoman
perilaku yang menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua pegawai dalam
menerapkan nilai – nilai perusahaan serta membantu mereka untuk memecahkan
dilemma etika yang mereka hadapi dalam melaksanakan kegiatan bisnis.
Definisi GCG
( Good Corporate Governance )
Good Corporate governance adalah sistem atau cara bagaimana sebuah organisasi
dikelola dan diarahkan. Penerapan good corporate governance pada sebuah perusahaan
akan berpengaruh terhadap kebijakan strategis maupun cara perusahaan
menjalankan praktik-praktik bisnisnya. Perubahan tersebut secara langsung akan
berdampak pada pencapaian kinerja secara keseluruhan. Sehingga saat ini good
corporate governance diyakini sebagai kontributor utama bagi peningkatan
kinerja perusahaan.
Dalam kompetisi global, dimana nilai-nilai pemegang
saham (shareholders value) menjadi perhatian utama dan semakin membesarnya
keterlibatan institutional investor, agenda good corporate governance akan
menjadi isu sentral perusahaan. Kesadaran dan keyakinan terhadap penerapan good
corporate governance juga memungkinkan para Direktur dan Dewan Komisaris untuk
mencapai hasil yang terarah dan maksimal.
Selain itu Good Corporate Governance juga bisa
berfungsi sebagai alat untuk menilai quality of management dari sebuah
kebijakan perusahaan. Dengan demikian good corporate governance sebenarnya
adalah penerapan sistem yang bisa menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan
dengan lebih baik.
PRINSIP – PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Terdapat lima prinsip GCG yang
dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu :
ü Transparency,
ü Accountability,
ü Responsibility,
ü Indepandency
ü Fairness yang biasanya diakronimkan
menjadi TARIF.
1. Transparency
(keterbukaan informasi)
Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan
informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk
menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap
stakeholders-nya. Transparansi (transparancy) yang meliputi pengungkapan
informasi yang bersifat penting, Informasi harus disiapkan, diaudit dan
diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, dan penyebaran informasi
harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien
2. Accountability (akuntabilitas)
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan
fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan.
Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan
fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham,
dewan komisaris dan dewan direksi. Dapat dipertanggungjawabkan
(accountability) yang meliputi anggota dewan direksi harus bertindak mewakili
kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, penilaian yang bersifat
independent terlepas dari manajemen dan adanya akses terhadap informasi
yang akurat, relevan dan tepat waktu.
3. Responsibility (pertanggung jawaban)
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah
kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah
pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan
lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat
dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan
menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga
mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada
stakeholders-lainnya. Pertanggungjawaban (responsibility) meliputi
menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan, para pihak
yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti
rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka dan dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi
keikutsertaan pihak yang berkepentingan
4. Indepandency (kemandirian)
Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan
dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan
atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan
yang berlaku.
Meliputi
: independensi untuk auditor eksternal.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil
dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat
memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam
kepentingan dalam perusahaan. Keadilan (fairness) yang meliputi perlindungan
bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan yang sama bagi para pemegang
saham.
PERILAKU ETIKA DALAM PROFESI AKUNTANSI
Akuntansi sebagai Profesi dan Peran Akuntan
Akuntan
sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin
global. Profesi akuntan Indonesia di masa yang akan datang menghadapi tantangan
yang semakin berat, terutama jika dikaitkan dengan berlakunya kesepakatan
Internasional mengenai pasar bebas. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah
lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang
lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. Profesi akuntan Indonesia harus
menanggapi tantangan tersebut secara kritis khususnya mengenai keterbukaan
pasar jasa yang berarti akan member peluang yang besar sekaligus memberikan
tantangan yang semakin berat. Kantor akuntan Indonesia dapat memperluas
jaringan operasinya dengan mendirikan kantor cabang di luar negeri, dimana hal
tersebut tentunya merupakan peluang yang sangat menguntungkan. Tantangan yang
muncul adalah masuknya kantor-kantor akuntan asing ke Indonesia yang tentunya
mengancam eksistensi profesi akuntan Indonesia. Kesiapan yang menyangkut
profesionalisme profesi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul
akibat pasar bebas tersebut. Menurut Machfoedz (1997), profesionalisme suatu
profesi mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota
profesi tersebut, yaitu: keahlian (skill), karakter (character), dan
pengetahuan (knowledge).
Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam
Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan oleh manajemen
perusahaan.
Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Peran akuntan antara lain :
a) Akuntan Publik (Public Accountants)
Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yangmemberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi akuntansi yang menyediakan jasa audit yang bersifat independen. Yaitu memberikan jasa untuk memeriksa, menganalisis, kemudian memberikan pendapat / asersi atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya terhadap jasaperpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan system manajemen.
b) Akuntan Intern (Internal Accountant)
Akuntan
intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Akuntanintern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen.
Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala
Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. tugas mereka adalah menyusun sistem
akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun
laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan
masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.
c) Akuntan Manajemen
Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntan manajemen bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan
d) Akuntan Pemerintah (Government Accountants)
Akuntan
pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah,
misalnya dikantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan
Pengawas Keuangan (BPK).
e) Konsultan SIA / SIM
Salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan diluar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan.Seorang Konsultan SIA/SIM dituntut harus mampu menguasai sistem teknologi komputerisasi disamping menguasai ilmu akuntansi yang menjadi makanan sehari-harinya. Biasanya jasa yang disediakan oleh Konsultan SIA/SIM hanya pihak-pihak tertentu saja yang menggunakan jasanya ini.
f) Akuntan Pendidikan
Akuntan
pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan
penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum
pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar